Javafx.co.id -Pound sterling tertekan ke kisaran $1,33—level terendah sejak awal Desember 2025—di tengah penguatan signifikan dolar AS yang didorong lonjakan permintaan aset safe haven. Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi pemicu utama pergerakan tersebut. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa stok amunisi Amerika Serikat untuk kategori menengah hingga atas-menengah berada pada level rekor dan nyaris tidak terbatas, serta menegaskan bahwa konflik dapat berlangsung tanpa batas waktu. Pernyataan ini mempertegas kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi yang berkepanjangan.
Di sisi lain, tekanan inflasi global berisiko meningkat setelah penutupan resmi Strait of Hormuz serta berlanjutnya penghentian ekspor LNG dari Qatar. Kenaikan biaya energi akibat gangguan pasokan tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan Bank of England, yang kini diperkirakan bisa mengambil sikap lebih hawkish guna meredam tekanan harga.
Dari dalam negeri, dinamika politik Inggris turut memperburuk sentimen terhadap sterling. Kekalahan Partai Buruh di Gorton and Denton—wilayah yang sebelumnya dikuasai dengan nyaman pada pemilu 2024—memicu spekulasi mengenai stabilitas kepemimpinan Keir Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves. Muncul wacana bahwa keduanya dapat digantikan oleh figur yang mendorong belanja fiskal lebih agresif, sebuah langkah yang berpotensi menambah beban terhadap keuangan publik Inggris.
Kombinasi faktor eksternal dan domestik tersebut menyeret pasangan mata uang GBP/USD turun tajam ke sekitar 1.3310 pada perdagangan terbaru. Aksi jual meningkat seiring investor beralih ke dolar AS, memperpanjang tren pelemahan pound yang telah berlangsung sebelumnya.
Secara teknikal, penembusan area support memperkuat momentum bearish dan membuka peluang penurunan lanjutan apabila tekanan jual tetap dominan. Pelaku pasar kini memantau apakah level 1.3300 mampu bertahan sebagai penopang jangka pendek atau justru menjadi titik awal pelemahan yang lebih dalam, sembari menantikan rilis data ekonomi dan sinyal kebijakan moneter selanjutnya dari otoritas Inggris.
