Jika Rusia terus melanjutkan rencananya untuk mencaplok empat wilayah Ukraina, itu akan menandai sebuah “eskalasi berbahaya” yang akan mengancam harapan perdamaian di kawasan tersebut, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, Kamis (29/9).
“Keputusan apa pun yang akan melanggengkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan sah secara hukum dan pantas untuk dikecam,” kata Guterres di hadapan awak media.
Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatangani dokumen proklamasi pencaplokan empat wilayah Ukraina pada Jumat saat Moskow bergegas untuk mengamankan klaim wilayah yang oleh militer Ukraina diupayakan untuk direbut kembali di medan perang.
Tindakan Moskow itu, yang merupakan salah satu langkah hukum yang menurut Rusia akan mengarah pada pencaplokan resmi 15 persen wilayah Ukraina, mengonfirmasi bahwa Putin akan maju terus dengan perangnya terhadap Ukraina meski mengalami kekalahan militer besar-besaran pada September ini.
Pencaplokan empat wilayah Ukraina itu ditolak oleh negara-negara Barat setelah Kiev dan pemerintah negara Barat menggambarkan langkah yang dilakukan Moskow sebagai referendum palsu dengan todongan senjata di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.
Ukraina dan Barat menganggapnya sebagai perampasan lahan secara ilegal selama perang.
“Keputusan apa pun dari Rusia untuk terus maju akan semakin membahayakan harapan perdamaian,” kata Guterres.
“Itu akan memperpanjang dampak dramatis terhadap ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang, sekaligus menghalangi kemampuan kami untuk mengirim bantuan di seluruh Ukraina dan sekitarnya.”
