Presiden Joe Biden, pada Rabu (6/4), menandatangani perombakan besar-besaran Dinas Pos Amerika Serikat, dalam bentuk Undang-Undang yang akan menopang masa depan keuangan dinas yang populer tetapi telah lama mengalami kesulitan itu.
Biden juga menyatakan bahwa pengiriman surat kini memakan waktu enam hari seminggu.
Sebelum menandatangani undang-undang itu, Biden menyatakan bahwa “Dinas Pos adalah hal mendasar bagi ekonomi kita, demokrasi kita, kesehatan kita, dan menunjukkan siapa kita sebagai sebuah bangsa.” Undang-undang itu disetujui Kongres pada bulan lalu setelah bertahun-tahun dibahas dan muncul di tengah keluhan yang meluas tentang lambatnya layanan pos.
Para pejabat telah berulang kali memperingatkan bahwa tanpa tindakan kongres, Dinas Pos akan kehabisan uang pada 2024.
Rancangan Undang-undang itu mencapai dukungan bipartisan yang langka dengan menghapus sebagian proposal yang lebih kontroversial untuk mendapatkan cara-cara inti dalam menyelamatkan dinas tersebut.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mengirim surat adalah salah satu hal paling populer yang dilakukan pemerintah.
Jajak pendapat Pew Research Center yang dirilis pada 2020 menunjukkan 91 persen orang Amerika memiliki pendapat yang baik tentang Dinas Pos.
Senator fraksi Republik dari Kansas Jerry Moran mengatakan Dinas Pos telah berada dalam kondisi “lingkaran kematian” yang terutama menyulitkan para warga amerika di daerah pedesaan, karena banyaknya kantor pos yang tutup dan layanan terputus.
Undang-Undang Reformasi Dinas Pos itu mencabut persyaratan anggaran yang turut membuat dinas itu kehilangan pendapatan.
Juga, tertera dalam undang-undang itu, keharusan bahwa surat dikirim enam hari seminggu — kecuali pada hari libur federal, bencana alam, dan beberapa situasi tertentu lainnya.
