Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Senin (20/3), menggunakan hak vetonya untuk pertama kali demi membatalkan rancangan undang-undang usulan Partai Republik yang akan membatasi pengelola dana pensiun mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan dalam berinvestasi.
“Saya tandatangani veto ini karena legislasi yang disahkan oleh Kongres AS akan mengancam tabungan pensiun rakyat di seantero negeri,” sebagaimana yang dikatakan Biden pada videonya di media sosial Twitter.
RUU yang akan membatalkan peraturan Departemen Tenaga Kerja yang memudahkan pengelola dana mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan — yang dikenal dengan singkatan ESG — dalam investasi tersebut disahkan Kongres AS pada 1 Maret lalu setelah 50 senator di Senat AS menyatakan persetujuannya.
Dua senator Partai Demokrat, Joe Manchin dari Virginia Barat, dan Jon Tenser dari Montana, ikut kubu Partai Republik dalam mendukung RUU tersebut.
RUU tersebut sebelumnya telah disahkan oleh DPR AS, di mana Partai Republik memiliki suara mayoritas, Februari lalu.
Disahkannya RUU tersebut oleh Senat AS memperlihatkan anggota dewan dari Partai Republik hendak menentang sekutunya di Wall Street dan sektor bisnis AS yang sudah lumrah menerapkan apa yang Partai Republik sebut sebagai budaya woke (kesadaran terhadap keadilan sosial) yang didukung kaum liberal.
Partai Republik menyebut undang-undang tersebut, yang mencakup rencana investasi senilai 12 triliun dolar AS (Rp184,1 kuadriliun) atas nama 150 juta rakyat AS, mempolitisasi investasi karena pengelola dana akan dapat menyokong agenda liberal yang mereka anggap akan berdampak buruk untuk kinerja keuangan.
“Jelaslah Presiden Biden menghendaki Wall Street untuk menggunakan uang yang didapatkan melalui kerja keras bukan untuk mengembangkan tabungan, melainkan untuk mendanai agenda politik kiri-jauh.
Hal ini akan menyakiti para lansia dan pekerja,” kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik pada Senin.
Sementara itu, pemimpin fraksi Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, menuduh Partai Republik mengintervensi keputusan investasi pribadi dan menyatakan bahwa partai tersebut berusaha memaksa setiap perusahaan dan investor mengikuti kehendak mereka.
Namun, senator Manchin menyatakan justru pemerintahan Biden yang mendorong agenda radikalnya dalam persoalan ini.
“Meskipun dengan penolakan bipartisan yang jelas dari Kongres, Presiden Biden memilih membela agenda progresif pemerintahannya di atas kesejahteraan rakyat Amerika,” kata Manchin.
