Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menunjang terhadap kebijakan Satu China, kata Direktur Eksekutif Kantor PBB Ghada Waly, Sabtu (6/8).
Direktur Eksekutif PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) itu menyuarakan sikap tersebut dalam sesi wawancara dengan Xinhua, sebagai respons atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi ke daerah Taiwan, China.
“Kantor PBB di Wina adalah bagian dari Sekretariat PBB dan sepenuhnya sejalan dengan posisi organisasi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris jenderal (PBB),” katanya.
Dia juga mengutip pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan pihaknya mendukung resolusi Majelis Umum, mematuhi kebijakan Satu China, dan memegang orientasi itu dalam segala tindakan PBB.
Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2758 pada 1971, yang memutuskan untuk mengembalikan hak-hak sah Republik Rakyat China (RRC) di PBB dan mengakui perwakilan pemerintah RRC sebagai satu-satunya perwakilan sah China di PBB.
