Komisi Pengawasan dan Akuntabilitas di DPR AS dijadwalkan mengadakan dengar keterangan yang pertama pada hari Kamis (28/9) dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Para tokoh partai Republik di komisi itu mengatakan dengar keterangan akan berfokus pada masalah konstitusional dan hukum.
Ketua Komisi Jim Comer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa badan tersebut akan “mengajukan bukti yang terungkap sejauh ini dan mendengar pendapat dari para pakar hukum dan keuangan mengenai kejahatan yang mungkin dilakukan Biden.” Biden telah membantah melakukan kesalahan apa pun.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa upaya pemakzulan oleh fraksi Republik itu merupakan “penyelidikan tak beralasan yang bahkan fraksi Republik di DPR pun tidak dapat membelanya.” “Buktinya tidak ada, dan ini adalah aksi politik,” kata Jean-Pierre.
Ketua DPR Kevin McCarthy dari partai Republik meluncurkan penyelidikan mengenai pemakzulan bulan ini dengan fokus pada transaksi bisnis asing yang dilakukan oleh putra presiden, Hunter Biden.
Fraksi Republik menuduh bahwa ketika Biden menjadi wakil presiden, Hunter Biden menggunakan nama keluarganya untuk memajukan bisnisnya dengan para klien asing.
Fraksi Republik juga mengatakan presiden sendiri mendapat keuntungan dari bisnis putranya.
