Di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang apa yang mungkin dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump selama hari-hari terakhirnya menjabat, Ketua DPR Nancy Pelosi mengungkapkan pada hari Jumat (8/1) bahwa dia telah bertanya kepada Jenderal tertinggi Pentagon tentang langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mencegah presiden meluncurkan serangan senjata nuklir.
Kemungkinan aksi militer Trump itu, meski tampaknya kecil, mungkin akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya Pelosi dan beberapa pemimpin nasional lainnya untuk memecat Trump dari jabatannya, bahkan sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Januari nanti.
“Pagi ini, saya berbicara dengan Ketua Kepala Staf Gabungan (Jenderal) Mark Milley untuk membahas tindakan pencegahan yang ada untuk mencegah presiden yang tidak stabil memulai permusuhan militer atau mengakses kode peluncuran dan memerintahkan serangan nuklir,” tulis Pelosi dalam sebuah surat kepada rekan-rekannya dari Partai Demokrat di DPR.
Ketika diminta untuk mengkonfirmasi pembicaraan itu, juru bicara Jenderal Milley mengatakan kepada VOA, “Dia menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas kode nuklir.” Namun, juru bicara tersebut tidak merinci apa yang dikatakan dalam pembicaraan telepon itu.
Presiden AS memiliki kewenangan tunggal untuk memerintahkan peluncuran senjata nuklir dan tidak memerlukan persetujuan Kongres maupun penasihat militernya.
Tetapi jika seorang komandan militer AS memutuskan, atas nasihat para pengacaranya, bahwa perintah Presiden semacam itu ilegal, maka perintah itu dapat ditolak.
Para pemimpin Pentagon dulu dan sekarang juga mengatakan mereka tidak akan mematuhi perintah ilegal dari Presiden.
