Trump Desak Senat untuk Konfirmasi Hakim Agung Pilihannya

0
15

Presiden AS Donald Trump mendesak Senat yang dikontrol Partai Republik, Sabtu (19/9), untuk mempertimbangkan tanpa penundaan nominasinya untuk mengisi kursi hakim agung di Mahkamah Agung yang kosong setelah Hakim Ruth Bader Ginsburg wafat.

Hal itu mengemuka hanya enam pekan sebelum pemilu.

Gedung Putih sedang melakukan persiapan untuk memilih seorang nominasi untuk menempati jabatan yang dipegang Ginsburg, yang dikenal sebagai seorang hakim liberal.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, politisi Partai Republik dari negara bagian Kentucky, Jumat (18/9) malam, hanya beberapa jam setelah kematian Ginsburg, bertekad untuk meloloskan siapapun yang dinominasikan Trump.

Kubu Demokrat mengatakan faksi Republik seharusnya mengikuti preseden yang mereka tetapkan pada 2016 dengan tidak mempertimbangkan pilihan Mahkamah Agung menjelang pemilu.

Trump menjelaskan sikapnya dalam cuitan Sabtu (19/9): Kami diberi posisi dengan kewenangan dan penting untuk mengambil keputusan bagi masyarakat yang dengan bangga memilih kami, keputusan paling panting sejak dulu adalah pemilihan Hakim Mahkamah Agung AS.

Kami punya kewajiban ini, tanpa penundaan! Kandidat presiden dari partai Demokrat, Joe Biden, mengatakan setiap pemungutan suara harus dilakukan setelah pemilu 3 November.

Para pemilih harus memilih presiden dan presiden yang mencalonkan hakim untuk dipertimbangkan, kata Biden.

Perseteruan mengenai kursi yang kosong itu — kapan mengisinya dan dengan siapa — dapat dipastikan akan berdampak pada jalannya pemilihan presiden di AS.

Sementara AS sedang bergulat dengan pandemi Covid-19 yang menewaskan hampir 200.000 orang, menyebabkan jutaan menganggur dan meningkatkan ketegangan partisan serta kemarahan.

McConnell, yang menetapkan jadwal di Senat dan menjadikan pengangkatan hakim sebagai prioritasnya, juga telah menegaskan dalam pernyataan bahwa nominasi Trump akan menerima konfirmasi di Senat.

Pada 2016, McConnel menolak untuk mempertimbangkan calon hakim pilihan Presiden Barack Obama untuk Mahkamah Agung, beberapa bulan menjelang pemilu.